Penutupan stasiun televisi Al Jazeera oleh Pemerintah Indonesia telah menimbulkan kecaman dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PBB). Keduanya menilai tindakan tersebut sebagai penyimpangan terhadap kebebasan pers yang seharusnya dijaga dan dilindungi.
Al Jazeera merupakan salah satu stasiun televisi asing yang cukup populer di Indonesia karena menyajikan berita dan informasi dari berbagai belahan dunia. Namun, pada bulan ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup akses terhadap stasiun televisi tersebut dengan alasan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di Indonesia.
PWI dan PBB menilai tindakan penutupan tersebut sebagai tindakan represif dan melanggar prinsip kebebasan pers. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.
Selain itu, tindakan penutupan terhadap Al Jazeera juga dinilai sebagai langkah yang merugikan masyarakat Indonesia karena mengurangi akses mereka terhadap informasi dan berita dari luar negeri. Sebagai negara demokratis, Indonesia seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda.
PWI dan PBB menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuka kembali akses terhadap Al Jazeera dan memberikan kebebasan kepada media untuk menyampaikan informasi tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Mereka juga mengingatkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dari demokrasi dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, tindakan penutupan terhadap Al Jazeera oleh pemerintah Indonesia harus dipertimbangkan ulang dan dihindari agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk mendukung kebebasan pers dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi media untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.